INDONESIA PASCA VOC:
Kekuasaan Belanda tahun 1799 diambil alih oleh pemerintah
Belanda dari VOC. VOC mengalami kerugian yang besar yang menyebabkan
kebangkrutan dan dibubarkan. Sebelumnya penjajahan Belanda atas Indonesia
dilakukan oleh VOC, sejak tahun 1799 secara resmi dilakukan oleh pemerintahan
Belanda.
Sementara itu Inggris mengincar Nusantara dari Belanda. Jawa
merupakan daerah Koloni Belanda-Perancis yang belum jatuh ke tangan Inggris
sebelun Isle de France dan Mauritus jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1807.
Pada tahun 1808 armada Inggris sudah muncul di Utara Pantai Batavia. Pada Tahun
1800 galangan kapal di Pulau seribu yaitu di pulau Onrust sudah dihancurkan
oleh Inggris. Belanda yang pada saat itu mendapat pengaruh dari Perancis sadar
kalau tidak mungkin akan mengirimkan pasukan ke batavia karena ada blokade laut
dari Inggris.
Atas saran dari Napoleon, Pemerintah Belanda pada tahun 1806
mengangkat Herman Willem Deandels (1762-1818) untuk mengemban tugas berat
mempertahankan Pulau Jawa dalam serangan Inggris. Dengan demikian, dalam kurun
waktu 1806-1811 Nusantara mendapat pengaruh dari Perancis meskipun para pejabat
masih didominasi oleh orang-orang belanda.
1. Herman Willem
Deandels (Januari 1808-Mei 1811) Gubernur Jenderal “Prancis”yang keras dan
Otoriter.
Deandels memegang dua tugas utama yaitu
a. Mempertahankan
Pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris.
b. Memperbaiki
keadaan tanah jajahan ddari penyelewengan dan korupsi.
Sejak awal, ia menyadari bahwa mustahil mengahdapi kekuatan
Inggris.oleh karena itu ia menerapkan kebijakan dalam hal pertahanan yang
isinya:
· Membangun Jalan
raya Pos atau de Grote Postweg dari anyer sampai Panarukan dengan tujuan agar
tentara Belanda dengan cepat untuk bergerak. Dalam proses pembangunan, ia
menrapkan sistem kerja wajib (verplichte diensten) serta hpenerapan penyerahan
hasil bumi wajib (verplichte leverantie).
· Mendirikan
benteng pertahanan, seperti Benteng Lodewijk (louis) di Surabaya, benteng
Meester Cornelis di Batavia.
· Membangun
pangkalan armada laut di Merak dan Ujung Kulon.
· Membangun
angkatan perang yang terdiri dari orang pribumi seperti Legiun Mangkunegaran.
· Mendirikan
pabrik senjata di Surabaya, Meriam di Semarang dan sekolah militer di Batavia.
· Membangun rumah
sakit dan tangsi-tangsi militer yang baru.
Selain di bidang pertahan Deandels juga menerapkan sejumlah
kebijakan lain seperti:
· Membagi Pulau
Jawa menjadi 9 Prefektur (daerah) setara Karesidenan.
· Mengangkat para
bupati di seluruh Jawa menjadi pegawai pemerintah.
· Menaikkan gaji
pegawai pemerintahan.
· Mendirikan
badan pengadilan dan disesuaikan adat dan istiadat yang berlaku.
Daendels dikenal sebagai penguasa yang otoriter. Kebijakan
menjual tanah kepada pengusaha asing untuk mencari dana dalam mempertahankan
pulau jawa dianggap melanggar undang-undang. Selain itu kebijakan keras
terhadap para raja di jawa seperti :
ü Terhadap Solo dan Yogyakarta dimana para raja harus
mengakui raja Belanda sebagai junjungannya serta mengubah jabatan pejabat
Belanda di Keraton dari residen menjadi minister.
ü Terhadap Banten, ia menghancurkan kerajaan Banten dan
mengasingkan ke Ambon karena menolak pembangunan Jalan Raya Pos.
Kekuasaan Deandels berakhir saat ia dipanggil ke Belanda.
Ada dua versi tehadap pemanggilan ini
a. Tenaganya
dibutuhkan untuk memimpin tentara Perancis menyerbu Rusia
b. Hubungan yang
buruk antara Deandels dengan para raja di Jawa yang dikhawatirkan akan
merugikan Belanda dalam mnghadapi serangan dari Inggris.
Ia kemudian digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem
Janssen (20 Februari-18 September 1811), pada pemerintahan Jenssen, Belanda
menyerah kepada Inggris dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang (1811),
yang isinya
Ø Pulau Jawa dan Sekitarnya jatuh ke tangan Inggris.
Ø Semua tentara yang tadinya merupakan bagian dari
Pemerintahan Deandels menjadi tentara Inggris.
Ø Orang-orang Belanda dipekerjakan untuk Inggris.
2. Thomas Stamford
Raffles (1811-1814) : Letnan Gubernur Inggris
Setelah berhasil menguasai Jawa, Inggris menunjuk Thomas
Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur dan diwakili Kongsi dagang Yang
bernama EIC (East Indian Company) yang berpusat di Kalkuta, India.
Kebijakan-kebijakan Raffles dalam memerintah antara lain:
a. Menghapus sistem
Preangerstelsel, kerja paksa, serta menghentikan perdaangan budak.
b. Memberikan
kebebasan kepada rakyat untuk menentukan tanaman yang ditanam.
c. Menghapus pajak
hasil bumi (contingenten).
d. Menerapkan tanah
sebagai milik pemerintah dan petani sebagai penggarap.
e. Pemungutan
pakjak sewa tanah dilakukan per kepala yang sebelumnya dilakukan secara
kolektif saat pemerintahan VOC.
f. Bupati diangkat
sebagai pegawai pemerintah dan jabatan yang diwariskan secara turun temurun.
g. Membagi pulau
jawa menjadi 16 Karasidenan sampai tahun 1964.
h. Membentuk sistem
pemerintahan dan sistem peradilan yang mengacu pada sistem yang dilakukan di
Inggris.
Namun kebijakan yang diterapkan terbentur karena beberapa
faktor:
ü Terbentur sistem sistem budaya dan tradisi jawa.
ü Belum adanya kepastian hukum atas tanah.
ü Rakyat belum terbiasa menggunakan mata uang sebagai alat
pembayaran pajak.
ü Singkatnya kekuasaan Raffles.
Masa kekuasaan Raffles relatif singkat karena kekalahan
Perancis dalam pertempuran Leipzig 1813 melawan Rusia, Prusia, Austria dan
swedia yang mengakibatkan Belanda merdeka dan berhak kembali terkait daerah
jajahan kekuasaannya terdahulu yang tertuang dalam Konvensi London.